UEFA Siapkan Tuntutan Pidana Infantino Setelah Kesepakatan Komersial FIFA Gagal

UEFA mengumumkan langkah hukum serius dengan menyiapkan tuntutan pidana Infantino di Swiss berkaitan gagalnya rencana pengalihan hak komersial FIFA yang bernilai miliaran dolar. Langkah ini menempatkan perseteruan antara badan pengelola sepak bola Eropa dan pimpinan FIFA ke ranah pidana.

Selain rencana pengajuan di Swiss, UEFA juga mengajukan permohonan penemuan bukti di pengadilan federal Amerika Serikat untuk mendapatkan dokumen dan kesaksian dari entitas yang terkait dengan proposal investasi itu. Upaya ini menandai eskalasi sengketa menjadi konflik hukum lintas negara.

Dasar tuntutan pidana Infantino

Inti kemungkinan tuntutan di Swiss berfokus pada dugaan pelanggaran pidana menurut Pasal 158 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Swiss. UEFA menilai inisiatif komersial yang diajukan oleh Presiden FIFA, Gianni Infantino, pada tahap perencanaan dan pelaksanaannya menunjukkan pengabaian kewajiban fiduciary dan prosedur tata kelola yang semestinya.

Menurut dokumen hukum yang diajukan UEFA, rencana yang dikenal sebagai FIFA Forward Enterprise dirancang secara tertutup oleh kelompok kecil penasihat dekat Infantino, tanpa melibatkan atau mendapatkan persetujuan Dewan FIFA resmi. UEFA menuding proses itu merampas prosedur tata kelola yang lazim dan dilakukan tanpa transparansi yang memadai.

Upaya penemuan bukti di Amerika Serikat

Untuk memperkuat kasusnya, UEFA meminta mekanisme penemuan bukti (discovery) di pengadilan federal AS. Permohonan tersebut memungkinkan mereka memaksa perusahaan-perusahaan Amerika yang terkait untuk menyerahkan dokumen dan memberikan kesaksian yang relevan untuk proses hukum di luar negeri. Target permohonan mencakup anak perusahaan FIFA dan pihak investor yang ditunjuk.

Salah satu nama yang muncul dalam rencana itu adalah Thrive Capital, dan pendirinya, Joshua Kushner, disebut sebagai investor utama yang dijadwalkan masuk dalam transaksi kontroversial tersebut. Permohonan penemuan bukti dimaksudkan untuk mengungkap komunikasi internal, perhitungan valuasi, serta rincian tawaran dan negosiasi yang mendasari penyusunan kesepakatan.

Kontroversi valuasi dan klaim imbalan kepada asosiasi

Perdebatan kunci dalam sengketa ini adalah besaran penawaran dan cara penilaiannya. Proposal untuk menjual 20 persen saham unit komersial baru FIFA senilai US$4,2 miliar dianggap UEFA mencerminkan valuasi yang terlalu rendah, yakni sekitar US$20 miliar, untuk aset komersial yang melingkupi hak Piala Dunia dan Piala Dunia Antarklub.

Dokumen UEFA menyatakan bahwa angka tersebut tidak ditentukan melalui proses lelang terbuka atau diuji oleh penasihat keuangan independen. Sebaliknya, penilaian pasar independen yang dikutip badan pengelola Eropa itu menunjukkan valuasi dasar yang masuk akal bisa melampaui US$30 miliar. Kejanggalan lain yang disorot adalah laporan tentang imbalan senilai US$40 juta yang konon ditawarkan kepada beberapa asosiasi anggota untuk mempercepat persetujuan restrukturisasi.

Dampak politik dan langkah selanjutnya

Konsekuensi politik dari konflik ini meluas ke masa depan tata kelola sepak bola internasional. UEFA sempat mengancam boikot terhadap turnamen global namun menangguhkan ancaman itu setelah menerima jaminan bahwa inisiatif pemisahan unit komersial tidak akan diaktifkan kembali. Meski demikian, kepercayaan antarlembaga dinilai telah rusak.

Secara terbuka, UEFA menyatakan akan bekerja sama dengan konfederasi mitra untuk mendukung calon alternatif dalam pemilihan kepemimpinan FIFA yang akan datang. Barisan yang menyatu ini dipandang akan menghadirkan penantang serius bagi Infantino saat pemilihan presiden FIFA berlangsung pada Maret. Pertarungan politik itu kini berjalan berdampingan dengan proses hukum, sehingga masa depan komersialisasi aset terbesar olahraga internasional dan mekanisme pengambilannya berada di bawah pengawasan publik yang lebih ketat.

Langkah UEFA untuk menggabungkan upaya perdata-kenegaraan di Swiss dan strategi penemuan bukti di AS memperlihatkan perubahan pendekatan dari konflik internal menjadi konfrontasi hukum internasional. Sementara proses berjalan, pertanyaan tentang transparansi, prosedur tata kelola, dan akurasi penilaian ekonomi atas hak kompetisi tetap menjadi isu sentral yang menentukan reputasi pengelolaan sepak bola global.