Isu reformasi politik kembali menjadi perhatian publik ketika sejumlah aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas PGRI Sumenep melakukan demonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep. Aksi tersebut dilakukan guna menolak kebijakan pilkada tak langsung yang baru saja diajukan. Para mahasiswa berpendapat bahwa kebijakan ini dapat mengancam demokrasi dan keterwakilan rakyat secara langsung dalam menentukan pemimpin mereka.
Aksi Nyata Kepedulian Mahasiswa
Demonstrasi yang dilakukan pada Senin, 12 Januari 2026, ini menandai kepedulian mendalam dari kalangan mahasiswa terhadap sistem politik di Indonesia. Dengan membawa spanduk dan menyerukan berbagai bentuk protes, mereka menuntut agar DPRD menolak usulan pilkada melalui perwakilan, yang dianggap hanya akan menguntungkan pihak tertentu saja tanpa memperhitungkan suara rakyat.
Dialog dan Diskusi: Solusi Jangka Panjang
Mahasiswa mengharapkan, selain berunjuk rasa, dialog dan diskusi terbuka dengan pihak terkait menjadi solusi yang lebih efektif untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tujuan akhir mereka adalah memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan berlandaskan pada kepentingan rakyat. Beberapa perwakilan mahasiswa juga diajak berdiskusi dengan anggota DPRD untuk menyuarakan keprihatinan mereka secara lebih formal.
Potret Kondisi Demokrasi di Daerah
Dalam beberapa tahun terakhir, wacana pilkada tak langsung memang kerap mencuat ke permukaan, seringkali menimbulkan reaksi yang beragam di masyarakat. Di daerah-daerah seperti Sumenep, yang belum sepadat wilayah perkotaan, suara rakyat harus didengar melalui proses yang langsung dan inklusif. Oleh karena itu, kebijakan yang hendak memberlakukan pilkada tak langsung dianggap sebagai langkah mundur.
Pandangan Akademis Terhadap Pilkada Tak Langsung
Dari perspektif akademis, sistem tersebut bisa berpotensi memperkecil ruang partisipasi rakyat dalam menjalankan hak demokrasinya. Satu sisi berargumen bahwa pilkada tidak langsung dapat menghemat biaya, namun dari sisi lain, risiko terjadinya politik uang dan lobi-lobi kekuasaan akan meningkat jika proses demokrasi dikendalikan oleh segelintir orang saja. Demokrat sejati seharusnya menjadi cerminan suara populasi, bukan hanya batu loncatan politik elite lokal.
Keterlibatan Publik dalam Reformasi Kebijakan
Penting bagi publik untuk lebih terlibat dalam proses reformasi kebijakan, terutama mengenai aturan di tingkat lokal yang secara langsung berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari mereka. Sebagai agen perubahan, mahasiswa mencoba membuka mata masyarakat akan pentingnya menjaga integritas sistem demokrasi, dengan membekali diri mereka dengan pengetahuan dan kesiapan berdebat yang konstruktif.
Peran Teknologi dalam Demokratisasi
Di era digital ini, kemajuan teknologi harus dimanfaatkan dalam mendukung pelaksanaan demokrasi yang lebih terbuka dan transparan. Dengan platform digital, partisipasi publik dalam menyampaikan aspirasi dan pandangan menjadi lebih mudah dan cepat. Transparansi ini juga bisa mengurangi peluang korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam proses pemilihan.
Kesimpulannya, unjuk rasa BEM Universitas PGRI Sumenep ini bukan sekadar suara kontra terhadap satu kebijakan, tetapi juga panggilan kesadaran bahwa demokrasi harus senantiasa dijaga oleh setiap elemen masyarakat. Setiap kebijakan yang diambil harus berdasarkan prinsip keadilan dan inklusi, agar masa depan politik lebih cerah dan pemerintahan yang berdaulat rakyat dapat tercapai.
