Desil Ekonomi Naik, Warga Mojokerto Ramai Ke Dinas Sosial untuk Pembaruan Data

Desil ekonomi naik memicu kekhawatiran di kalangan warga Kota Mojokerto. Akibat perubahan klasifikasi ekonomi tersebut, puluhan warga dilaporkan setiap hari datang ke kantor Dinas Sosial untuk berkonsultasi tentang status bantuan sosial mereka.

Pelayanan konsultasi difokuskan melalui unit Siaga Layanan Respondif Terpadu (SLRT) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (Dinsos P3A) yang beroperasi di Mal Pelayanan Publik (MPP). Layanan ini menjadi rujukan utama warga yang ingin memahami dampak kenaikan desil terhadap kelayakan bantuan.

Desil Ekonomi Naik dalam Sorotan

Banyak warga mengaku resah karena kenaikan desil ekonomi berpotensi mengubah penerimaan bantuan yang selama ini mereka terima. Kepastian mengenai status administrasi dan hak atas program sosial menjadi alasan utama kedatangan masyarakat ke MPP. Situasi ini mendorong peningkatan antrean di loket konsultasi SLRT, terutama pada hari-hari tertentu.

Peran SLRT Dinsos P3A di MPP

SLRT Dinsos P3A di MPP berfungsi sebagai jalur komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah terkait verifikasi dan pemutakhiran data penerima bantuan sosial. Keberadaan layanan di MPP memudahkan warga mengakses informasi tanpa harus mengunjungi beberapa kantor berbeda. Petugas SLRT menerima pengaduan, memberi penjelasan awal, dan mengarahkan langkah selanjutnya bagi warga yang terdampak perubahan desil.

Penjelasan dari Kadinsos tentang Pemutakhiran Data

Kepala Dinas Sosial, Farida Mariana, menjelaskan bahwa terdapat tiga cara pemutakhiran data yang dapat ditempuh oleh warga yang merasa statusnya berubah akibat kenaikan desil. Menurut Farida, mekanisme tersebut disiapkan untuk memberi kesempatan bagi masyarakat memastikan keakuratan data mereka dan memperbaiki catatan administrasi bila diperlukan.

Respons Dinas Sosial terhadap Keresahan Publik

Dinas Sosial memperkuat layanan informasi dan pendampingan di titik pelayanan MPP agar proses pemutakhiran data berjalan lebih lancar. Selain memberikan penjelasan tentang prosedur, petugas juga menilai dokumen yang dibawa warga untuk menentukan langkah administratif yang harus diambil. Upaya ini dimaksudkan untuk meringankan beban warga yang datang dengan harapan tidak kehilangan akses terhadap bantuan yang mereka andalkan.

Meski demikian, beberapa warga menyatakan masih membutuhkan waktu dan kepastian lebih lanjut terkait hasil pemutakhiran. Antrean dan waktu tunggu di loket informasi menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi kelompok rentan yang kesulitan menghabiskan waktu lama di tempat pelayanan publik.

Farida menegaskan pentingnya partisipasi aktif warga dalam proses pemutakhiran data. Ia mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan SLRT di MPP sebagai jalur resmi berkonsultasi dan memperbarui data. Dinas Sosial juga diharapkan terus memantau perkembangan kasus agar penerima bantuan yang berhak tidak mengalami gangguan layanan akibat perubahan desil.

Situasi di Mojokerto ini menjadi cerminan bagaimana perubahan indikator ekonomi, seperti kenaikan desil, dapat berdampak langsung pada administrasi bantuan sosial. Untuk menghindari miskomunikasi dan kesalahan pengambilan keputusan, integrasi pelayanan publik dan komunikasi yang jelas antara pemerintah daerah serta masyarakat menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan ini.