Pati, 6 Agustus 2025 – Kebijakan kontroversial Bupati Pati Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250% memicu gelombang protes besar-besaran. Aksi demonstrasi yang berlangsung di Alun-alun Pati pada Selasa (5/8) berakhir ricuh setelah massa bentrok dengan aparat Satpol PP.
Bupati Pati Berdalih Pembangunan
Bupati Sudewo dengan tegas mempertahankan keputusan kenaikan PBB. “Kami harus menaikkan tarif karena pemerintah belum menyesuaikan nilai PBB selama 14 tahun terakhir,” tegas Sudewo dalam pernyataan resminya.
Ia mengklaim kebijakan ini penting untuk mendanai pembangunan infrastruktur di Pati.
Namun, argumen Sudewo justru memantik amarah warga. Banyak yang menuding kebijakan ini tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat kecil.
Aksi Protes Berubah Ricuh
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu langsung bergerak. Mereka mendirikan posko penggalangan dana sebagai bentuk perlawanan. “Ini bukti solidaritas warga menolak kenaikan sepihak,” teriak salah seorang pengunjuk rasa.
Situasi berubah panas ketika Satpol PP tiba-tiba membubarkan posko. Aparat menyita kotak-kotak donasi berisi uang dan barang bantuan. “Ini tindakan semena-mena!” protes Supriyono, koordinator aksi.
Bentrokan Tak Terhindarkan
Massa yang marah kemudian mengepung truk Satpol PP. Demonstran bergerak cepat, berupaya merebut kembali bantuan warga yang diamankan petugas. “Kembalikan uang kami!” teriak mereka sambil melemparkan botol air mineral. Plt. Sekda Riyoso yang kebetulan berada di lokasi nyaris terjebak kerumunan. Petugas segera mengamankannya ke kantor bupati. “Kami tidak takut, kami akan terus melawan,” ancam salah seorang demonstran.
Masyarakat Tuntut Transparansi
Warga menuding pemerintah tidak transparan dalam penetapan kenaikan. “Tunjukkan bukti nyata uang pajak kami benar-benar dipakai untuk pembangunan!” tantang seorang ibu pedagang pasar dengan suara lantang, sambil menunjuk ke arah kantor bupati. Aliansi mengancam akan menggelar aksi lebih besar pada 13 Agustus mendatang. Mereka menuntut Bupati Sudewo mencabut kebijakan tersebut.
Pemerintah Masih Bungkam
Pemkab Pati tetap bungkam, enggan memberikan penjelasan resmi meski aksi protes terus bergulir. Kantor Bupati terlihat sepi dari aktivitas. Pegawai Pemkab Pati yang diwawancarai menutup rapat-rapat mulut, menolak memberikan keterangan apa pun terkait kebijakan PBB. “Krisis ini bisa meledak lebih besar jika pemerintah tak segera turun tangan,” peringatkan pengamat politik Pati, sambil menunjuk eskalasi protes yang telah berlangsung tiga hari. “Bupati harus segera turun tangan sebelum situasi semakin panas,” pungkasnya.