Pemerintah Kabupaten Mojokerto kini tengah dihadapkan pada tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan ketahanan pangan. Pada saat yang sama, perhatian juga tertuju pada perubahan lahan pertanian yang menjadi pusat diskusi antara Pemkab Mojokerto dan Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Republik Indonesia. Diskusi ini merupakan langkah penting untuk mengatasi ancaman yang timbul dari alih fungsi lahan pertanian yang semakin marak.
Prioritas Pembangunan dan Lahan Pertanian
Dalam pertemuan ini, dibahas secara mendalam bagaimana alih fungsi lahan dapat berdampak pada ketahanan pangan di masa depan. Mojokerto, dengan lahan pertanian subur yang luas, menghadapi tantangan besar ketika lahan-lahan tersebut dialihfungsikan untuk pembangunan infrastruktur dan properti. Meski pembangunan dianggap sebagai indikator kemajuan daerah, namun hal ini dapat mengancam potensi ketahanan pangan jika tidak dikelola dengan bijak.
Rencana Strategis dan Kebijakan Alih Fungsi Lahan
Pemkab Mojokerto bersama Stranas PK sedang merumuskan kebijakan yang dapat meminimalisir dampak negatif dari alih fungsi lahan. Strategi ini akan menitikberatkan pada upaya konservasi lahan pertanian sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Penerapan teknologi pertanian secara inovatif juga diusulkan sebagai solusi agar produksi pangan lokal dapat ditingkatkan, meskipun lahan pertanian berkurang.
Tantangan Mengelola Lahan Pertanian
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah menyeimbangkan antara kebutuhan lahan untuk pembangunan dengan kebutuhan untuk mempertahankan area pertanian. Mojokerto harus bijaksana dalam mengambil kebijakan agar tidak terjebak dalam konflik lahan. Mekanisme pengawasan dan kontrol yang lebih ketat diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan kebijakan dan alih fungsi lahan yang tidak terkontrol.
Peran Masyarakat dalam Menjaga Ketahanan Pangan
Masyarakat lokal diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga lahan pertanian mereka. Penyuluhan mengenai pentingnya mempertahankan lahan pertanian dan potensi keuntungan jangka panjangnya perlu digalakkan oleh pemerintah. Pemberdayaan masyarakat dalam pertanian organik dan ramah lingkungan diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik dalam upaya ketahanan pangan.
Dampak Alih Fungsi Lahan terhadap Ekonomi
Meskipun alih fungsi lahan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pembangunan infrastruktur dan lapangan pekerjaan baru, hal ini juga memiliki risiko. Ketika lahan pertanian berkurang, maka akan mempengaruhi produksi pangan lokal yang selanjutnya dapat meningkatkan harga-harga bahan pangan. Oleh karena itu, perlu kebijakan yang cerdas agar dampak positif dari pembangunan dapat dirasakan tanpa mengorbankan sektor pertanian.
Kesimpulannya, pertemuan antara Pemkab Mojokerto dan Stranas PK menyoroti pentingnya kebijakan yang seimbang untuk menjaga pembangunan dan ketahanan pangan di wilayah tersebut. Bukan hanya kebijakan yang dibutuhkan, tetapi juga pengawasan dan edukasi masyarakat yang berkelanjutan sehingga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan ketahanan pangan dapat tercapai. Dengan langkah ini, diharapkan Mojokerto dapat menjadi contoh dalam menerapkan pembangunan yang berkelanjutan serta ketahanan pangan yang kokoh.
